KEPULAUAN NIAS – Simbol kartu kuning yang belakangan menjadi perbincangan publik pasca aksi demontrasi nasional, Dinilai sebagai bentuk peringatan sekaligus pengingat agar Pemerintah lebih fokus pada program-program yang menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat, terutama sektor pendidikan. Minggu (14/6/2026)
Pengamat sosial dan Tokoh masyarakat Nias, Sumatera Utara (Dr. HC. Yusman Dawolo, M.Kom.I) atau yang akrab disapa Bang YD, menegaskan bahwa pendidikan semestinya menjadi program prioritas utama Pemerintah dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan menyiapkan sumber daya manusia yang unggul.
Menurut Bang YD, Pembangunan suatu daerah maupun negara tidak hanya diukur dari banyaknya proyek fisik yang dibangun, tetapi juga dari kualitas manusianya. Karena itu, anggaran dan perhatian Pemerintah perlu lebih difokuskan pada peningkatan akses dan mutu pendidikan, bukan malah sebaliknya.
“Makna kartu kuning yang sesungguhnya adalah peringatan agar Pemerintah tidak kehilangan fokus terhadap kebutuhan mendasar rakyat. Pendidikan harus menjadi program prioritas dalam mencerdaskan anak bangsa”, Ucapnya
Yusman Dawolo menilai bahwa Negara harus hadir secara maksimal untuk memastikan setiap anak Indonesia khususnya anak-anak diwilayah Kepulauan Nias memperoleh kesempatan yang sama dalam mengenyam pendidikan. Karena cita-cita besar yang perlu diwujudkan adalah pendidikan gratis hingga perguruan tinggi.
“Lebih bagus lagi apabila seluruh siswa dan mahasiswa yang kurang mampu bisa kuliah secara gratis. Semua dibiayai oleh Pemerintah sebagai investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi yang cerdas, produktif, dan mampu bersaing di tingkat global”, Pintanya
Bang YD menambahkan, Banyak negara maju berhasil membangun kekuatan ekonominya karena menempatkan pendidikan sebagai fondasi utama pembangunan nasional. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperluas program beasiswa, meningkatkan kualitas tenaga pendidik, memperkuat sarana pendidikan, serta membuka akses pendidikan tinggi yang lebih luas bagi masyarakat kurang mampu.
Menurutnya, Kritik dan masukan yang disampaikan masyarakat melalui berbagai simbol, termasuk kartu kuning, seharusnya dipandang sebagai bagian dari kontrol sosial yang sehat dalam demokrasi. Pemerintah tidak perlu alergi terhadap kritik, melainkan menjadikannya sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki kebijakan publik.
“Ketika pendidikan menjadi prioritas, Maka sesungguhnya kita sedang membangun masa depan bangsa. Sebaliknya, jika pendidikan diabaikan, maka kita sedang mempertaruhkan kualitas generasi yang akan datang”, Tutupnya