NIAS UTARA – Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Nias Utara menyuarakan keprihatinannya terhadap isu kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) serta polemik pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belakangan menjadi perhatian publik nasional dan masyarakat daerah.
Hal itu disampaikan Ketua Fraksi PDIP (Itamari Lase. SH. MH) Saat dimintai tanggapannya oleh wartawan di Kecamatan Lotu, Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara. Kamis (11/6/2026)
Menurutnya, Setiap kebijakan yang berpotensi meningkatkan biaya hidup masyarakat harus dikaji secara cermat, terutama bagi daerah kepulauan seperti Nias Utara yang menghadapi berbagai keterbatasan infrastruktur dan tingginya biaya distribusi barang.
“Kenaikan BBM akan memberikan efek berantai terhadap perekonomian masyarakat. Biaya transportasi naik, harga kebutuhan pokok berpotensi meningkat, dan daya beli masyarakat dapat semakin tertekan. Kondisi ini tentu menjadi perhatian serius bagi masyarakat Nias Utara”, Ucapnya
Legislator ini menjelaskan bahwa karakteristik wilayah kepulauan membuat Kabupaten Nias Utara sangat rentan terhadap perubahan harga energi. Sebagian besar kebutuhan pokok masih bergantung pada distribusi dari luar daerah sehingga kenaikan biaya transportasi akan langsung berdampak pada harga barang di tingkat konsumen.
Selain isu BBM, Itamari Lase juga menanggapi polemik yang berkembang terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Nasional dan Kabupaten Nias Utara. Dia menilai program tersebut memiliki tujuan yang sangat baik untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak di Kabupaten Nias Utara, Namun pelaksanaannya wajib dilakukan secara transparan, akuntabel, berkualitas dan tepat sasaran.
“Jangan sampai program yang tujuannya mulia justru menimbulkan persoalan baru dalam implementasinya. Pemerintah harus memastikan pengelolaan anggaran yang baik, pengawasan yang ketat, serta melibatkan pelaku usaha lokal agar manfaat ekonominya dapat dirasakan masyarakat daerah”, Terangnya
Itamari Lase menegaskan bahwa Nias Utara memiliki potensi besar di sektor pertanian, perikanan, dan peternakan yang dapat mendukung kebutuhan bahan pangan program MBG.
Oleh karena itu, Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Pemerintah Kabupaten Nias Utara perlu memberikan ruang yang lebih luas bagi petani, nelayan, kelompok tani, dan UMKM lokal untuk berpartisipasi dalam rantai pasok program tersebut. Serta mengawasi kualitas makanan yang akan diberikan kepada anak-anak.
“Jika dikelola dengan baik, MBG bukan hanya soal pemenuhan gizi anak sekolah, tetapi juga dapat menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat. Produk lokal harus menjadi prioritas agar manfaat program ini benar-benar dirasakan hingga ke daerah”, Pungkasnya
Lebih lanjut, Dia meminta Pemerintah Pusat mempertimbangkan dampak kebijakan nasional terhadap daerah kepulauan dan tertinggal, Serta mendorong gerak cepat Pemerintah Kabupaten Nias Utara dalam mencari solusi nyata. Karena kebijakan ekonomi harus tetap berpihak kepada masyarakat kecil serta mampu menjaga stabilitas harga dan daya beli rakyat.
“Jangan sampai program MBG ini menyedot anggaran dibidang pendidikan. Sebab, dana pendidikan menjadi penting untuk meningkatkan kualitas SDM kita di Kabupaten Nias Utara”, Harapnya
“Kami harap setiap kebijakan yang diambil tetap menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas utama. Kondisi daerah seperti Nias Utara membutuhkan kebijakan yang tidak hanya berorientasi nasional, Tapi juga memahami kondisi riil masyarakat dilapangan”, Tutup Itamari.