GUNUNGSITOLI – Kota Gunungsitoli, Sumatera Utara, tengah menghadapi persoalan mendasar yang tidak bisa lagi ditunda akibat terbatasnya lapangan pekerjaan. Dampaknya mulai terasa secara berlapis—meningkatnya pengangguran, khususnya di kalangan anak muda, melemahnya daya beli, hingga potensi kenaikan angka kemiskinan.
Hal itu disampaikan Pengamat Ekonomi (Dr. HC, Yusman Dawolo, M.Kom.I) melalui press rilisnya yang diterima Media Massa. Senin (4/5/2026)
“Dalam situasi seperti ini, Gejala sosial ikut bermunculan. Kasus penjambretan yang mulai terjadi patut dibaca bukan semata sebagai persoalan kriminalitas, melainkan sebagai sinyal adanya tekanan ekonomi yang tidak tertangani dengan baik”, Ucapnya
Yusman Dawolo menegaskan tentunya tidak ada pembenaran atas tindakan kejahatan. Namun, memahami akar masalahnya menjadi penting agar solusi yang diambil tidak berhenti pada penindakan, tetapi menyentuh sumber persoalan.
Adapun salah satu faktor yang mendorong tindakan nekat adalah kondisi ekonomi yang terdesak. Ketika akses terhadap pekerjaan semakin sempit, sementara kebutuhan hidup terus berjalan, sebagian orang dapat mengambil jalan pintas. Di sinilah negara, dalam hal ini pemerintah daerah, dituntut hadir secara nyata.
Pertanyaan kuncinya sederhana, Sejauh mana Pemerintah Kota Gunungsitoli memiliki strategi konkret dan terukur untuk membuka lapangan kerja.?.
Menurut Yusman Dawolo, Sudah saatnya pendekatan pembangunan tidak lagi bersandar pada pola administratif dan rutinitas anggaran semata. Diperlukan terobosan yang berorientasi pada penciptaan kerja (job creation), dengan memanfaatkan potensi lokal sebagai fondasi utama. Sektor pertanian, perikanan, peternakan, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan basis ekonomi yang paling realistis untuk dikembangkan dalam konteks Gunungsitoli.
Pengalaman berbagai daerah menunjukkan bahwa UMKM memiliki peran signifikan sebagai penyerap tenaga kerja. Karena itu, program penguatan UMKM perlu dirancang secara sistematis, tidak sekadar seremonial. Misalnya, melalui inisiatif “1000 UMKM Naik Kelas” dalam jangka satu tahun, yang mencakup pelatihan, pendampingan, serta akses pasar dan pembiayaan. Jika setiap unit usaha mampu menyerap minimal tiga tenaga kerja, maka potensi penciptaan 3.000 lapangan kerja bukanlah hal yang mustahil.
Selain itu, transformasi dari sektor primer ke produk bernilai tambah harus menjadi prioritas. Selama ini, sebagian besar hasil produksi masih dijual dalam bentuk mentah, sehingga nilai ekonominya rendah. Padahal, dengan pengolahan sederhana, seperti ikan menjadi produk olahan, atau hasil pertanian menjadi makanan kemasan, nilai jual dapat meningkat berkali lipat.
Bahwa pendekatan ini tidak hanya meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga membuka rantai ekonomi baru di tingkat lokal.
Dalam jangka menengah, pengembangan sektor peternakan, seperti ayam pedaging dan petelur, juga dapat menjadi alternatif strategis. Sektor ini relatif cepat menghasilkan dan memiliki pasar yang stabil, sehingga berpotensi menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru.
Memang, tantangan fiskal akibat penyesuaian anggaran dari pemerintah pusat tidak dapat diabaikan. Namun, kondisi tersebut seharusnya tidak dijadikan alasan untuk stagnasi. Justru di tengah keterbatasan, kreativitas dan kemandirian daerah diuji. Pemerintah daerah dituntut untuk mampu mengoptimalkan potensi yang ada, sekaligus mencari terobosan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari seberapa besar anggaran yang dikelola, tetapi dari seberapa besar dampak nyata yang dirasakan masyarakat.
“Dalam konteks Gunungsitoli, indikator paling mendesak adalah tersedianya lapangan kerja yang layak dan berkelanjutan. Tanpa itu, berbagai persoalan sosial hanya akan menjadi siklus yang terus berulang”, Tutup Yusman Dawolo. (Red)