Sengketa PHI : FSBSI Gunungsitoli Apresiasi Putusan PN Medan, K-OFPN Sebut Masih Ada Jalur Hukum Lain.

GUNUNGSITOLI – Federasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (FSBSI) menyampaikan apresiasi terhadap putusan sidang Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Medan terkait perkara perselisihan hubungan industrial yang melibatkan Koperasi Konsumen Osseda Faolala Perempuan Nias (K-OFPN).

Hal itu disampaikan Sekretaris DPC FSBSI Kota Gunungsitoli (Herdin Zebua) saatsaat menyampaikan pernyataan persnya kepada sejumlah media di Desa Mudik, Kota Gunungsitoli, Sumatera Utara. Jumat (20/11/2026)

“Kami mengapresiasi atas putusan PHI Pengadilan Negeri Medan. Kita harap Koperasi OSSEDA atau K-OFPN dapat mematuhi putusan tersebut dengan bijak”, Pungkasnya

Herdin menilai bahwa putusan pengadilan merupakan bagian penting dari proses penegakan hukum sekaligus menjadi instrumen untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa. Menurut FSBSI, setiap putusan pengadilan harus ditempatkan sebagai bagian dari mekanisme penyelesaian sengketa yang berlandaskan hukum. Kepatuhan terhadap proses dan hasil peradilan merupakan bentuk penghormatan terhadap supremasi hukum serta lembaga peradilan.

Sehubungan dengan putusan tersebut, lanjut dia, FSBSI mendesak pihak OSSEDA atau K-OFPN agar menghormati dan mematuhi putusan pengadilan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

FSBSI juga menegaskan bahwa persoalan hubungan industrial tidak boleh dipandang semata-mata sebagai persoalan antara pekerja dan pemberi kerja. Di dalamnya terdapat hak, martabat, serta keberlangsungan kehidupan pekerja dan keluarganya yang wajib mendapatkan perlindungan. Karena itu, penyelesaian perselisihan hubungan industrial harus mengedepankan prinsip keadilan, kepastian hukum, transparansi, dan penghormatan terhadap hak-hak pekerja.

FSBSI Gunungsitoli berharap semua pihak dapat bersikap dewasa dan mengedepankan kepatuhan terhadap hukum dalam menyikapi putusan PHI Medan. Jangan sampai proses panjang yang telah ditempuh melalui jalur hukum kehilangan makna apabila hasilnya tidak dihormati dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

FSBSI menegaskan komitmennya untuk terus mengawal perlindungan hak-hak pekerja serta mendorong terciptanya hubungan industrial yang adil, harmonis, dan bermartabat.

“Hukum harus menjadi panglima dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Tidak boleh ada pihak yang merasa berada di atas hukum”, Tutup Herdin

Sedangkan General Manager Osseda atau K-OFPN (Amani Lahagu) menyampaikan bahwa pihaknya menghormati langkah hukum yang sedang berjalan dan menegaskan bahwa masih ada waktu bagi masing-masing pihak untuk memperjuangkan hak hukum, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

“Kami tetap menghargai keputusan yang sudah ada.Namun masih ada upaya hukum lain yang bisa ditempuh”, Pungkasnya