JAKARTA – Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) membuka posko pengaduan untuk para korban gagal ginjal akut. Hingga saat ini, kasus gagal ginjal yang terjadi di Indonesia telah memakan sebanyak 325 korban dan 178 di antaranya meninggal dunia.
Dia menjelaskan tujuan diadakan posko ini adalah untuk mendata para korban, karena tidak menutup kemungkinan dari 325 kasus ini ada kasus kasus yang lain yang belum terdata.
Kemudian, posko ini juga agar pasien atau keluarg pasien dapat berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk mendapatkan informasi dta-data pasien bagi yang masih dirawat maupun yang sudah meninggal dunia.
“Kami berharap dengan adanya posko ini bagi keluarga korban yang ada di sekitar DKI Jakarta, Jawa Barat, atau di luar Jawa itu bisa melakukan laporan-laporan ke kami,” ujar Rizal, di Kantor BPKN, Jakarta, Jumat (4/11).
Bagi masyarakat yang ingin melakukan pengaduan atas kasus gagal ginjal, BPKN membuka posko pengaduan di kantor di Jalan Jambu Nomor 32, Menteng, Jakarta Pusat. Serta posko pengaduan online juga dibuka di seluruh sosial media BPKN seperti instagram, facebook, Twitter, Tiktok dan nomor Whatsapp 08153-153-153.
Mekanisme Pengaduan
Untuk mekanisme pengaduan tidak ada prosedur yang rumit, hanya membutuhkan identitas diri yang lengkap, serta catatan pasien yang dirawat.
“Terkait posko pengaduan, mekanisme pengaduan biasa saja, tidak ada prosedur yang terlalu rumit tinggal datang mencatat yang paling penting itu identitas kemudian misalnya dirawat di mana, dicatat nama pasien siapa sehingga pada saat diadukan kita bisa cek on the spot. Jadi mekanismenya nggak ribet yang penting itu mekanismenya jelas.” terang dia.
“Kita berharap tim pencari fakta bisa mendapatkan hasil yang lebih reliable dengan tingkat Akurasi yang tinggi sehingga kita segera bisa melakukan tindakan tindakan selanjutnya,” kata dia.
Pada posko pengaduan tersebut, BPKN juga akan melakukan proses pendampingan hukum jika para korban ingin menempuh jalur hukum atas kasus ini.
“Nah kita juga walaupun hukum perlindungan konsumen hanya pembatasan diri ganti rugi material. tetapi tadi sudah kami sampaikan BPKN juga akan melakukan pendampingan hukum apabila kurban akan menempuh proses-proses hukum lanjutan,” jelas Rizal. (sumber: merdeka.com)
