MEDAN – Ketua Dewan Pembina Pusat Studi Politik dan Keamanan (Puspolkam) Indonesia (Firman Jaya Daeli) mengadakan pertemuan diskusi dan dialog dengan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumatera Utara (Muhibuddin) di ruang kerja kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Kota Medan, Sumatera Utara. Senin (29/6/2026) lalu.
Dalam kesempatan itu, Firman Jaya Daeli memberikan apresiasi terhadap rekam jejak dan kepemimpinan Muhibuddin yang dinilainya memiliki kapasitas, pengalaman, serta integritas yang kuat sebagai salah satu pejabat senior di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
Menurut Firman Jaya Daeli, Muhibuddin telah mengemban berbagai jabatan strategis, mulai dari Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh, Pelaksana Tugas Kajati Aceh, Direktur Pelanggaran HAM Berat pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, hingga kini dipercaya memimpin Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.
Selain itu, Muhibuddin juga pernah bertugas sebagai penyidik, penuntut, dan pejabat struktural di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta Atase Hukum Kedutaan Besar Republik Indonesia di Arab Saudi.
Sebagai mantan anggota DPR RI sekaligus salah satu tim perumus berbagai undang-undang strategis di bidang hukum dan ketatanegaraan, Dia menilai kepemimpinan Kajati Sumut mencerminkan perpaduan antara profesionalisme, integritas, dan komitmen terhadap penegakan hukum yang berkeadilan.
“Kepemimpinan yang berkualitas lahir dari integritas, kompetensi, dan pengabdian. Penegakan hukum harus menjadi pilar utama dalam memperkuat negara hukum Indonesia yang demokratis dan konstitusional, sehingga mampu memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat”, Ucapnya
Ia menambahkan bahwa pembangunan ekosistem hukum yang sehat harus terus diarahkan pada penguatan supremasi hukum, penghormatan terhadap hak asasi manusia, Serta penegakan keadilan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadaban.
FJD berharap kepemimpinan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara di bawah Muhibuddin dapat terus memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi kejaksaan melalui penegakan hukum yang profesional, objektif, transparan, dan berintegritas.
“Ini adalah momentum penting untuk memperkuat pertukaran gagasan mengenai pembangunan sistem hukum nasional yang demokratis, konstitusional, dan mampu mendukung terwujudnya Indonesia yang maju, berkeadilan, serta berorientasi pada kepentingan rakyat”, Harapnya
Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan penuh semangat kebangsaan dengan membahas berbagai isu strategis mengenai penguatan negara hukum, supremasi hukum, serta pentingnya kepemimpinan yang berintegritas dalam mewujudkan sistem penegakan hukum yang profesional, berkeadilan, dan berlandaskan konstitusi.
