TribunMerdeka, MEDAN-Universitas Prima Indonesia (Unpri) Medan grand launching program studi Doktor Hukum ( S3) di Hall kampus tersebut Jalan Sampul Medan.
“Pembukaan program Doktor Hukum tersebut menambah program doktor yang sudah ada sebelumnya, yaitu Program Doktor Ilmu Kedokteran dan Program Doktor Manajemen,” kata Rektor Unpri Prof Dr Chrismis Novalinda Ginting MKes, Sabtu (15/1/2022).
Disebutkannya, pembukaan S3 Hukum itu setelah mendapatkan izin dari Kemendikbudristek pada 8 Desember 2021.
“Pembukaan Program Doktor Hukum ini melewati sejumlah tantangan. Namun tantangan tersebut mampu kita atasi berkat langkah-langkah kolaboratif yang kita lakukan dan dukungan penuh dari pendiri dan Ketua BPH Unpri, serta seluruh jajaran rektorat,” bebernya.
Rektor optimis, pembukaan program Doktor Hukum pada Jumat (14/1/2022) tersebut akan mendukung peningkatan kualitas SDM Sumut dan mampu memberikan kontribusi dan solusi di tengah masyarakat.
Hal ini menurut rektor, merupakan langkah luar biasa di awal 2022 . Semoga program S3 Hukum ini dan program S3 lainnya dapat berjalan dengan baik dan semakin maju ke depannya.
Kepala LLDikti Wilayah I Sumut, Prof Dr Ibnu Hajar MSi berharap pembukaan Program Doktor Hukum Unpri tersebut mampu menjawab dinamika perubahan yang dinamis dan multi dimensi.
Dikatakan Ibnu Hajar, perkembangan yang dinamis dan multi dimensi tersebut tentu sarat dengan aspek hukum. Karena itu pihaknya berharap Program Doktor Hukum ini nantinya mampu menghasilkan pemikir yang mampu memberikan opsi dan solusi masalah-masalah hukum di Sumut secara khusus dan di Indonesia secara umum.
“Ini adalah kado awal tahun yang baik. Semoga ke depan Program Doktor ini bisa didorong hingga bertaraf internasional,” kata Ibnu Hajar.
Ibnu Hajar mengatakan, banyak perguruan tinggi yang berkembang di Sumut, tapi Unpri paling pesat.
“Ada sejumlah perguruan tinggi di Sumut yang berkembang dan hebat, tapi perkembangan Unpri paling pesat diantara semua perguruan tinggi lainnya.Hingga saat ini hanya gedung kampus ini yang dibangun hingga 26 lantai,” ujarnya.
Sebelumnya dilakukan penandatanganan MoU antara Unpri Medan dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indoensia.
Penandatanganan MoU tersebut dilakukan Prof Dr Chrismis Novalinda Ginting MKes mewakili Unpri, dan Sekjen MK RI Prof.Dr.Guntur Hamzah SH MH mewakili Mahkamah Konstitusi RI.
Gubsu diwakili Staf Ahli Bidang Pendidikan, Dr Kaiman Turnip mengatakan, lewat pembukaan Program Doktor Hukum ini diharapkan penegakan hukum di Sumut juga akan semakin baik. Dengan demikian para lulusannya akan memberikan kontribusi dalam penanganan masalah hukum yang ada di masyarakat.
“Selamat atas pembukaan Program Doktor Hukum di Unpri Medan. Semoga penegakan hukum di Sumut semakin baik kedepan, selamat menjalankan program baru ini dengan baik,” katanya.
Disebutkannya staf Pemprovsu pun nanti sudah bisa melanjutkan pendidikan ke Program Doktor Hukum ini, tak perlu lagi ke luar Kota Medan.
Pada penandatangan MoU dan grand launching Program Doktor Hukum itu dirangkai dengan seminar nasional bidang hukum.
Tamlil sebagai narasumber, yaitu Prof Dr Guntur Hamzah SH MH selaku Sekjen MK RI dan Prof.Dr.I.Gusti Ayu Rachmi Handayani SM MH, Dekan Fakultas Hukum UNS dipandu moderator Kaprodi Hukum S2 Unpri, Dr Kartina Pakpahan SH MH.
Hadir pada acara itu Dr RE Nainggolan, Kasdam I Bukit Barisan Brigjen TNI. Purwito Hadi Wardhono SE MHum, mantan Wali Kota Medan Drs. H. Abdillah SE Ak MBA, Pendiri Unpri Prof. Dr.dr. I Nyoman E. Lister MKes AIFM, Ketua BPH Unpri Dr Tommy Leonard MKn, Kaprodi Program Doktor Hukum Prof.Roswita Sitompul SH MHum PhD, Dekan Fakultas Hukum Dr Elvira Fitriyani Pakpahan SH MH, perwakilan PTS lainnya, rektorat, dekanat, dosen Unpri dan undangan lainnya.
Ketua BPH UNPRI Dr Tommy Leonard SH MKn menuturkan, pihaknya sudah siap melaksanakan program doktor hukum dan memastikan akan berjalan sesuai aturan dan standar yang benar.
Tommy berharap program doktor hukum ini mampu menjadi salah satu solusi dari berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan dapat membangun lulusan yang berwawasan global.( red)
