KEPULAUAN NIAS – Pernyataan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Gunungsitoli, Sumatera Utara, Mengenai keberhasilan pembukaan lapangan kerja patut diapresiasi sebagai bentuk respons atas keresahan publik.
Namun persoalan utama masyarakat hari ini bukan sekadar adanya program, MoU, pelatihan, atau angka statistik di atas kertas, Melainkan dampak yang benar-benar dirasakan luas oleh masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Pengamat Ekonomi yang juga Tokoh Masyarakat Nias (Dr. HC. Yusman Dawolo, M.Kom.I) kepada wartawan. Jumat (8/5/2026)
Yusman menerangkan bahwa disinilah letak persoalan yang sesungguhnya. Secara normatif, penjelasan yang disampaikan Bapperinda memang terdengar baik diantaranya Ada pelatihan kerja, Bursa Kerja Khusus (BKK), program UMKM, BPJS Ketenagakerjaan, hingga kenaikan UMK.
“Ketika berbicara tentang realitas sosial di lapangan, Masyarakat justru masih melihat tingginya pengangguran, minimnya peluang kerja, rendahnya investasi riil, terbatasnya perusahaan yang mampu menyerap tenaga kerja. Serta semakin banyak generasi muda yang memilih keluar daerah karena sulit mendapatkan pekerjaan”, Ucapnya
“Artinya, terdapat jarak yang cukup besar antara narasi birokrasi dan kenyataan yang dirasakan masyarakat sehari-hari”, Tambah Yusman
Data Pengangguran 3,29% Patut Dipertanyakan Objektivitasnya.
Bapperinda Kota Gunungsitoli menyampaikan bahwa 96,71% masyarakat usia kerja telah bekerja. Namun jika kondisi itu benar-benar mencerminkan realitas ekonomi masyarakat, maka pertanyaannya sederhana, Kenapa masih ada keresahan tentang sulitnya pekerjaan begitu besar di tengah masyarakat.
Dalam praktik statistik ketenagakerjaan di Indonesia, Seseorang yang bekerja serabutan beberapa jam dalam seminggu sering kali sudah masuk kategori bekerja.
”Padahal secara ekonomi, Mereka belum tentu memiliki pekerjaan layak, pendapatan tetap, maupun jaminan masa depan. Karena angka statistik tidak selalu menggambarkan kualitas kesejahteraan masyarakat.”, Ungkap Yusman Dawolo
Fakta sosial jauh lebih penting untuk dilihat, yaitu : Masih banyak anak muda yang menganggur, banyak lulusan sekolah tidak terserap kerja, banyak masyarakat hidup dari pekerjaan tidak tetap, bahkan sebagian mulai terjebak masalah sosial akibat tekanan ekonomi.
Yusman Dawolo yang kerap disapa Bang YD menilai bahwa Bapperinda Kota Gunungsitoli tidak cukup hanya menyampaikan persentase angka. Namun harus menjelaskan secara terbuka, berapa pekerjaan tetap yang benar-benar tercipta. Baik ektor apa yang berkembang dan menyerap tenaga kerja dan investasi riil apa yang telah masuk, serta berapa tenaga kerja lokal yang benar-benar terserap.
Langkah yang Dipaparkan Masih Sangat Kecil Dibanding Besarnya Masalah.
Bapperinda Kota Gunungsitoli menyebutkan pelatihan kerja bagi 350 peserta sebagai langkah konkret. Jika dilihat dari kebutuhan riil masyarakat, jumlah tersebut masih sangat kecil.
Di Kota Gunungsitoli terdapat sekitar 18 SMA, SMK, dan MA, baik negeri maupun swasta. Jika rata-rata setiap sekolah meluluskan 100 siswa setiap tahun, maka terdapat sekitar 1.800 lulusan baru setiap tahun.
Keresahan masyarakat tentang minimnya lapangan kerja tidak boleh dianggap sepele. Beberapa tanggapan masyarakat di media sosial bahkan menunjukkan adanya krisis kepercayaan terhadap keterbukaan kesempatan kerja.
“Artinya, Dalam lima tahun terakhir saja ada sekitar 9.000 lulusan baru. Jika diasumsikan hanya 10% yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, Maka masih ada sekitar 8.100 anak muda yang membutuhkan lapangan pekerjaan. Itu belum termasuk masyarakat yang pendidikannya hanya tamat SD dan SMP, yang jumlahnya jauh lebih besar dan juga membutuhkan akses pekerjaan.”, Terang Bang YD
Saat Tim melakukan kroscek lapangan. Salah seorang warga berinisial (TW) berpendapat jika pemerintah sudah serius membuka lapangan pekerjaan, Tentunya anak-anak Nias tidak perlu lagi pergi keluar daerah untuk mencari kerja.
Hal senada juga disampaikan warga berinisial (NL) yang mengatakan bahwa Pemerintah memang sudah membuka lowongan kerja, tapi tidak semua kalangan bisa masuk.
Tentu pendapat tersebut, lanjut Bang YD, Adalah opini masyarakat. Bapperinda Kota Gunungsitoli tidak boleh menutup mata atas persepsi masyarakat yang belum melihat sistem rekrutmen yang benar-benar transparan, terbuka, dan merata. Karena jika kondisi ini terus dibiarkan, maka rasa ketidakadilan sosial akan semakin tumbuh di tengah masyarakat.
Perlindungan Sosial Bukan Berarti Penciptaan Lapangan Kerja.
BPJS Ketenagakerjaan bagi nelayan, petani, dan pedagang tentu merupakan langkah yang baik sebagai bentuk perlindungan sosial. Namun itu bukan solusi utama untuk mengatasi pengangguran.
Begitu juga kenaikan UMK yang dinilai hanya berdampak bagi masyarakat yang sudah bekerja. Sementara persoalan terbesar hari ini justru masih banyak masyarakat yang belum memiliki pekerjaan tetap. Artinya, akar persoalan belum benar-benar terselesaikan.
Masyarakat Membutuhkan Terobosan Ekonomi Nyata.
Bang YD menyarankan agar lebih menyentuh keinginan masyarakat seperti masuknya investasi riil, Pembangunan industri pengolahan hasil pertanian, perikanan, dan peternakan, Pengembangan kawasan ekonomi produktif, Hilirisasi hasil laut dan pertanian, kemudahan usaha, serta keberanian menciptakan proyek ekonomi yang mampu menyerap ribuan tenaga kerja.
Karena tanpa itu, Pelatihan kerja hanya akan menghasilkan lulusan yang belum tentu siap kerja dan tidak ada juga kejelasan lapangan kerja untuk mereka.
Masyarakat tidak sedang meminta klarifikasi yang normatif, tapi melihat hasil yang benar-benar terasa dalam kehidupan sehari-hari. Terlebih jika hanya sekedar MoU ataupun presentasi berdasarkan data dengan standar yang rendah atau tidak akurat.
Menurut Bang YD, Ukuran keberhasilan yang sesungguhnya adalah, “Apakah anak muda sudah mendapatkan pekerjaan?, Apakah masyarakat mampu memenuhi kebutuhan hidupnya?, Apakah pendapatan masyarakat meningkat secara layak?, Apakah kemiskinan benar-benar menurun?, Dan Apakah rakyat merasa masa depan ekonominya semakin baik.
“Selama keresahan tentang pengangguran masih sangat terasa di tengah masyarakat, maka kritik, pertanyaan, dan koreksi publik adalah sesuatu yang wajar. Dan itu seharusnya dijawab dengan terobosan nyata yang berdampak langsung bagi rakyat, bukan hanya penjelasan pendekatan secara birokrasi. Tutupnya