Tingkatkan Produktivitas Hulu Sawit, PTPN IV PalmCo Dorong Kolaborasi Riset Terapan di PERISAI 2026

JAKARTA – PT Perkebunan Nusantara IV PalmCo (PTPN IV PalmCo) menekankan pentingnya peningkatan produktivitas di sektor hulu kelapa sawit melalui penerapan riset, penggunaan bibit unggul, dan penguatan kelembagaan petani. Hal ini dinilai krusial untuk menyeimbangkan tingginya permintaan hilirisasi, khususnya dalam pemenuhan mandatori biodiesel B50, tanpa harus mengorbankan stabilitas pasokan ekspor nasional.

Hal itu tersebut disampaikan oleh Direktur Utama PTPN IV PalmCo, Jatmiko K. Santosa, saat hadir sebagai Keynote Speaker dalam pembukaan Pekan Riset Sawit Indonesia (PERISAI) 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) di Jakarta (20/07/2026).

Mengangkat tema “Strategi Industri dalam Peningkatan Produktivitas Kelapa Sawit melalui Inovasi dan Upaya Pemenuhan Sertifikasi Keberlanjutan”, Jatmiko menyoroti kondisi industri kelapa sawit saat ini yang membutuhkan penyesuaian strategi hulu.

“Hari ini kita menghadapi sebuah paradoks kelapa sawit nasional. Misi hilir sangat jelas dengan Asta Cita Bapak Presiden Prabowo Subianto, kemandirian energi B50. Di sisi lain, kita juga perlu terus menjalankan ekspor secara berkelanjutan. Sekarang kalau kita tengok realitas hulu kita, produktivitas CPO cenderung stagnan,” papar Jatmiko.

BACA JUGA :  Lantik 1.247 PPPK, Bupati: Perkuat Pelayanan Publik di Langkat

Untuk menjawab tantangan tersebut, Jatmiko menekankan bahwa kuncinya ada pada peningkatan produktivitas, khususnya pada perkebunan sawit rakyat yang mencakup sekitar 42 persen dari total luasan lahan nasional.

“Seandainya satu ton saja produktivitas masyarakat naik, itu ada tambahan suplai CPO 6.000.000 ton. Kebutuhan biodisel B50 langsung bisa kita jalankan. Ini gap yang mesti kita jawab, sehingga kita mesti berpikir juga bagaimana kita menciptakan market driven research, ketemu peneliti dan juga dengan pengusaha dan juga rakyat. Tidak hanya berhenti di sebuah jurnal,” tegasnya.

Sebagai pembuktian kontribusi perusahaan, Jatmiko memaparkan inisiatif perusahaan dalam membuka akses ketersediaan bibit bersertifikat bagi pekebun secara luas, serta optimalisasi pemanfaatan limbah pabrik kelapa sawit (POME) menjadi sumber energi baru terbarukan (EBT) Biometana.

BACA JUGA :  Polres Labusel Ringkus 18 Terduga Pelaku Penyalahgunaan Narkoba

“Bibit unggul, ini yang mungkin saya perlu ajakin teman-teman pengusaha, ayo kita buka bibit unggul kita, tetapi tidak harus menjadi mitra kita, siapapun boleh datang dan beli,” ujar Jatmiko.

*Sinergi Kelembagaan dan Katalis Kolaborasi*

Plt. Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Heru Tri Widarto, menyoroti urgensi kemitraan untuk mendukung Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).

“PSR itu tidak akan maju kalau kita tidak gandeng semua pihak, bagaimana supaya ada kemitraan antara perusahaan dengan petani sawit. Kemitraan itu sebenarnya sangat bagus, karena di situ perusahaan hadir membantu tumbang chipping-nya, standar kebun kita harapkan juga sama dengan kebunnya swasta,” jelas Heru.

Sejalan dengan hal tersebut, Direktur Utama BPDP, Eddy Abdurrachman, menegaskan komitmen lembaganya dalam mendorong ekosistem riset yang aplikatif untuk mendukung produktivitas dari hulu ke hilir.

BACA JUGA :  Sumut Foundation: Kalau Drainase Medan Gagal, Kota Ini Sudah Tenggelam Setiap Hujan

“Keberhasilan riset tidak cukup diukur dari jumlah publikasi ilmiah. Ukuran keberhasilan adalah sejauh mana hasil riset dapat diterapkan langsung oleh petani, diadopsi oleh industri, dikembangkan menjadi teknologi, serta dikomersialisasikan sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat,” ungkap Eddy.

Eddy juga menambahkan bahwa BPDP akan terus berperan aktif, “BPDP berkomitmen tidak hanya menjadi penyedia dana, tetapi juga menjadi katalis kolaborasi.”

Acara pembukaan PERISAI 2026 ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan komitmen bersama pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) perkebunan yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian, BPDP, dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI). Penandatanganan tersebut diwakili langsung oleh Ketua Umum GAPKI, Edy Martono, sebagai bentuk sinergi konkret antara pemerintah dan pelaku industri dalam mendukung keberlanjutan masa depan kelapa sawit nasional. (Red)