MEDAN – Minimnya strategi Pemerintah Kota (Pemko) Medan, khususnya Dinas Perdagangan (Disdag), PUD Pasar serta Dinas Ketahanan Pangan (Distapang), dalam upaya menjaga dan menstabilkan harga komoditi pokok, kembali disorot Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Medan, Afif Abdillah.
“Kenaikan harga BBM cukup fantastis dan berdampak luas. Tidak hanya di sektor ekonomi, namun juga sektor lainnya. Dampak paling dirasakan, yakni melonjaknya sejumlah harga komoditi pokok. Padahal, masyarakat masih dalam kondisi pemulihan pasca ‘terpukul’ pandemi covid-19 selama hampir tiga tahun terakhir,” kata Afif Abdillah saat dihubungi via seluler, Selasa siang (6/9/2022).
Itu sebabnya, lanjut politisi Partai Nasdem ini, pemerintah daerah harus memiliki strategi nyata, berjangka panjang dan tidak bersifat sesaat. Baik terkait upaya menstabilkan harga pasar, pengawasan terhadap tengkulak agar tidak leluasa bermain serta memastikan ketersediaan komoditi.
“Karena, pada hakikatnya, kestabilan pasar dan ekonomi mendorong kestabilan sektor-sektor lainnya. Ekonomi yang baik, membawa iklim politik yang bagus, termasuk soal keamanan,” ujarnya.
Ia menyebutkan, dari temuan di sejumlah pasar yang ada di Kota Medan, harga komoditi pokok sangat bervariasi dan terus bergerak naik.
“Seperti harga daging di pasar induk. Meskipun masih di kisaran harga Rp60 ribuan, namun di pasar lainnya, harga bergerak naik di kisaran Rp100 ribu. Sama halnya komoditi lain, seperti cabai, bawang maupun beras. Yang bahkan sebelum kenaikan BBM diumumkan, harga komoditi tersebut sudah perlahan naik,” terang Afif.
Ketua DPD Partai Nasdem Kota Medan ini pun mencontohkan upaya-upaya terstruktur di daerah lain yang dinilai cukup berhasil menstabilkan harga komoditi pokok.
“Di DKI Jakarta, mereka punya PD Pasar Jaya yang berperan menjemput langsung sejumlah komoditi pokok dari petani, sehingga harga bisa lebih terkendali. Hal ini sebenarnya bisa diterapkan Pemko Medan melalui PD Pasar,” terangnya lagi.
DPRD sebagai legislatif, lanjutnya, yang salah satu perannya untuk merumuskan peraturan daerah (perda), akan memberi dukungan melalui regulasi agar hal itu bisa diterapkan.
“Kalau memang dibutuhkan regulasi untuk program seperti itu, kita sebagai legislatif, pasti siap mendukung sepenuhnya. Apalagi ini demi kepentingan warga Kota Medan. Kasihan warga, apalagi yang tingkat kemapanan ekonominya masih di bawah, paling terdampak dengan kenaikan harga saat ini,” ujarnya.
Afif pun menyinggung Mou PD Pasar dengan PT Pilar, yang disebutnya masih belum jelas wujud kesepakatannya.
“Saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) beberapa waktu lalu, pihak PD Pasar ada menjelaskan MoU dengan PT Pilar, yang tujuannya untuk membantu memastikan ketersediaan komoditi pasar. Namun, masih belum jelas bagaimana posisi PD Pasar dalam MoU ini. Jangan sampai terjadi, dengan kerjasama itu, harga komoditi justru lebih mahal dari daerah lainnya,” tutup Afif.
RDP JELANG KENAIKAN BBM
Sebelumnya, Rabu (24/8/2022) lalu, Komisi III DPRD Medan menggelar RDP dengan Disdag dan PUD Pasar Kota Medan, antisipasi lonjakan harga komoditi bahan pokok, jelang kenaikan sejumlah harga BBM.
Namun, Komisi III sempat tampak kecewa, karena penjelasan dari Disdag tidak fokus pada upaya dan strategi nyata agar kenaikan harga komoditi tetap signifikan, tidak sampai menyebabkan keresahan di tengah-tengah masyarakat.
Bahkan saat itu, Afif berkali-kali mengingatkan, bahwa yang dibutuhkan warga Kota Medan adalah strategi komplit apa yang dilakukan Disdag dan PUD Pasar, mengantisipasi kenaikan harga BBM.
Terkait program Food Station yang dijabarkan Disdag dan MoU PD Pasar dengan PT Pilar, menurut Afif, belum bisa dianggap sebagai solusi langsung terkait upaya menghadapi lonjakan harga komoditas, jelang kenaikan harga bbm.
“Yang dibutuhkan saat ini, strategi komplit yang nyata dari dari Dinas Perdagangan dan PUD Pasar, maupun perangkat daerah terkait, untuk menekan lonjakan harga dan ketersediaan komoditi di pasar. Apalagi saat ini juga sudah ada satgas pangan,” ujarnya.
PERLAHAN NAIK
Sementara itu, pantauan di sejumlah pasar tradisional, harga bahan pokok terlihat relatif stabil pasca sehari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) ditetapkan naik. Namun perlahan naik saat memasuki hari kedua.
Sejumlah pedagang mengatakan, relatif stabilnya harga, karena seminggu sebelumnya, di saat isu kenaikan BBM merebak, sejumlah harga komoditi sudah perlahan beranjak naik.
“Seperti beras, telur, cabai, harganya sudah naik sebelum kenaikan BBM diumumkan. Kenaikan pun bervariasi. Beras naik di kisaran Rp5 ribuan. Telur dari harga Rp1.600 sudah Rp2.000. Begitu juga gula, cabe sudah sudah naik. Biasanya, kenaikan harga semakin tampak saat seminggu setelah kenaikan BBM, bang,” ucap Widia, salah seorang pedagang di Pasar Sekambing.
Para pedagang juga mengeluhkan rendahnya daya beli masyarakat, khususnya pasca kenaikan BBM. “BBM naik, harga bahan pokok naik, yang beli sepi. Serba susahlah jadinya,” keluh pedagang lainnya.
Diketahui, pemerintah telah mengumumkan kenaikan harga BBM subsidi Pertalite dari Rp7.650 menjadi Rp10 ribu per liter, solar subsidi dari Rp5.150 menjadi Rp6.800 per liter, pertamax nonsubsidi dari Rp12.500 menjadi Rp14.500/liter yang berlaku sejak Sabtu (3/9) sore. (red)
