MEDAN – Terkait maraknya desakan beberapa pihak, agar Wali Kota Medan Bobby Nasution mengevaluasi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Medan, Benny Iskandar, mengundang sindiran tajam dari Direktur Eksekutif Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara (LIPPSU),
Azhari AM Sinik.
Azhari Sinik mengingatkan SKPD dan DPRD Kota Medan agar mengevaluasi dirinya sendiri, sebelum lebih jauh menyalahkan pihak lain.
“Ini kan ibarat ‘Pepatah Gajah di Pelupuk Mata Tak Nampak, Semut di Seberang Lautan Nampak’,” katanya, Selasa sore (13/9/2022).
Sinik pun mencontohkan momen pembatalan sepihak Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi 4 DPRD Medan terkait Revitalisasi Lapangan Merdeka Medan, beberapa waktu lalu.
“Punya rasa malu kenapa. Khususnya Haris Kelana Damanik selaku Ketua Komisi 4 DPRD Medan, yang melakukan pembatalan sepihak RDP. Itukan sama saja dengan menyakiti rakyat. Gak aspiratif dan tak beretika,” tegasnya.
Lebih lanjut, Azhari Sinik mewanti-wanti SKPD, seperti Zulpansyah di DLH Kota Medan, Endar Kepala Dinas PKP2R, Iswar Lubis Kadishub, Topan Ginting Kadis PU, OK Zulkifli Kadis Kebudayaan, agar jangan menjerumuskan Walikota Medan.
Karena menurutnya, dari temuan data yang ada, banyak aturan yang diduga yang telah dilanggar dalam proyek Revitalisasi Lapangan Merdeka Medan.
“SKPD seharusnya memberi masukan kepada Pak Wali. Bukan malah meneruskan Proyek Revitalisasi Lapangan Merdeka. Karena itu sama dengan menjerumuskan Walikota Medan. Itu sebabnya, kita meminta agar mereka juga ikut dievaluasi,” ungkapnya.
Azhari Sinik menjelaskan, bahwa melubangi dan menggali tanah Lapangan Merdeka Medan sebagai cagar budaya, merupakan salah satu pelanggaran aturan.
“Kita meragukan kajian SKPD atas Proyek Revitalisasi Lapangan Merdeka Medan. Ada dugaan pelanggaran aturan dengan menggali dan melubangi lapangan Merdeka Medan sebagai Cagar Budaya,” paparnya.
Sebelumnya Wali Kota Medan Bobby Nasution didesak untuk mengevaluasi Kepala Bappeda Kota Medan Benny Iskandar. Desakan itu disampaikan anggota DPRD Kota Medan dalam rapat paripurna, Selasa (13/9/2022).
Ketua Fraksi PKS DPRD Medan Syaiful Ramadhan meminta Bobby mengevaluasi Benny terkait pola komunikasi terhadap Lembaga DPRD Medan.
“Fraksi PKS berharap Wali kota Medan mengevaluasi Kepala Bappeda terkait pola komunikasi kepala Bappeda terhadap legislatif,” katanya.
Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Gerindra DPRD Medan juga mengatakan hal yang sama. Pasalnya, Benny dinilai tidak dapat bekerjasama dengan Badan Anggaran DPRD Kota Medan.
Penegasan disampaikan sebelum membacakan pemandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang inovasi daerah di ruang paripurna gedung DPRD.
Ketua Fraksi Gerindra Haris Kelana Damanik mengatakan, Benny tidak dapat kooperatif dalam pembahasan bersama Badan anggaran DPRD Medan terkait KUA PPAS P APBD 2022 dan R APBD 2023. (Red)
