GUNUNGSITOLI – Kejaksaan Negeri (Kejari) Gunungsitoli, Sumatera Utara, Berhasil melakukan penyitaan barang bukti (barbuk) berupa pengembalian keuangan kerugian negara senilai Rp622.692.000 Juta atas penyidikan kasus dugaan korupsi pekerjaan pembangunan penguatan tebing sungai Idanogawo, di Kecamatan Idanogawo, Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2022.
Hal tersebut disampaikan Kepala Kejari Gunungsitoli Parada Situmorang SH MH, didampingi Kasi Pidsus Solidaritas Telaumbanua SH dan Jaksa Fungsional Theosoffy Lase SH dalam konferensi pers di Aula Kantor Kejari Gunungsitoli, Jalan Ir Soekarno, Kelurahan Pasar, Kota Gunungsitoli, Kamis (30/11/2023) sore.
“Uang pengembalian Rp622 juta lebih itu telah kami sita secara bertahap dan sudah kami jadikan barang bukti,” katanya
Kajari Parada menerangkan bahwa penyedia jasa atau pelaksana kerja dalam proyek ini adalah CV GPR dengan Kontrak Nomor 22 Tanggal 24 Juni 2022 dengan nilai proyek Rp3.036.163.539 dengan masa kerja 180 hari.
Dalam proyek ini diduga terdapat penyimpangan fisik dalam proyek yang dinilai minim kualitas karena tidak sesuai dengan gambar kontrak kerja dan berdampak pada bangunan yang roboh dan ditemukan material yang tidak sesuai ukuran dalam rencana anggaran biaya (RAB).
Dalam penyidikan, lanjut Kajari, Tim penyidik menyimpulkan bahwa bangunan dari pekerjaan tersebut berstatus gagal fungsi dan telah terjadi perbuatan melawan hukum yang menyimpang dari aturan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 21 tentang barang dan jasa, Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2017, Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2020 tentang pemberantasan korupsi.
“Memang saat ini kita belum melakukan menetapkan status Tersangka atas kasus proyek itu. Namun kita sudah memeriksa sebanyak 22 orang saksi dan telah menyita sejumlah dokumen. Kita sedang menyempurnakan bukti tambahan dan dalam waktu dekat akan kita lakukan penetapan status kepada pihak-pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban,” pungkasnya.
“Pada prinsipnya Kejaksaan berkomitmen dalam melakukan pemberantasan korupsi dan patuh pada Instruksi Jaksa Agung Nomor 8 Tahun 2023 tentang optimalisasi penanganan perkara tindak pidana khusus yaitu melakukan eksekusi penyitaan sesuai hukum acara,” tambah Kajari Parada.
(R)