Gudang Produksi Oli Tanpa Merek Digerebek Polda Sumut. TKP: Kompleks Cemara Cahaya Mas

MEDAN – Sebuah ruko yang dijadikan gudang tempat pembuatan oli tanpa merek dan izin digerebek Polda Sumut, Jumat (25/8/2023).

Gudang yang berada di Kompleks Pergudangan Cemara Cahaya Mas Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deliserdang ini, digerebek Subdit I/Indag Direktorat (Dit) Reskrimsus berdasarkan informasi dari masyarakat dan hasil penyelidikan.

Diduga, gudang itu menjadi tempat aktivitas memproduksi oli, pengemasan oli serta pengemasan air radiator bermerek tanpa izin.

BACA JUGA :  Memasuki Tahap ILF, Jembatan Sei Wampu Segera Sambungkan Tol Binjai – Pangkalan Brandan

“Pelanggaran tindak pidana dengan sengaja memproduksi, dan memasarkan oli yang tidak sesuai Standart Nasional Indonesia (SNI),” ujar Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi didampingi Direktur Reskrimsus, Kombes Pol DR Teddy Marbun di lokasi gudang, Senin (28/8/2023).

Dari penindakan tindak pidana pemalsuan oli tersebut, pihaknya mengamankan 4 tersangka berinisial N, AP, SW dan P. Keempat tersangka diduga bertindak sebagai teknisi yang melaksanakan proses atau mekanisme produksi oli, memasukkan oli ke dalam botol, memberi label stiker merek, mengemas ke dalam kardus hingga memperjualkan oli yang diproduksi tersebut.

BACA JUGA :  Polrestabes Medan Ungkap Pelaku Pemalsuan STNK Sepeda Motor

“Untuk terduga pemilik praktik produksi oli dan tempat yang digunakan sebagai lokasi sudah diketahui identitasnya berinisial T. Saat ini masih dilakukan pengembangan penyidikan dan diimbau untuk segera menyerahkan diri,” imbaunya.

Dari lokasi, lanjutnya, petugas menyita lebih dari 30 jenis barang bukti seperti puluhan drum berisi bahan baku oli, mesin produksi oli, mesin produksi tutup botol kemasan oli berbagai merek, mesin produksi stiker oli berbagai merek, ratusan tumpukan kardus kemasan oli berbagai merek, dan sejumlah barang bukti lain.

BACA JUGA :  Salurkan Beasiswa Pendidikan. Yusman Dawolo Tegaskan Pendidikan Kunci Masa Depan Bangsa.

Ditegaskan, terhadap para pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004 tentang perindustrian, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan, serta Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. (Red)