MEDAN – Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) jasa pandu dan tunda kapal di lingkungan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Belawan kembali digelar di Ruang Cakra Utama Pengadilan Tipikor Medan, Senin (9/11/2026). Kali ini 5 saksi dihadirkan, yakni dua auditor KAP Ribka, Mangasa Marbun dan Binsar Sirait, serta tiga saksi lainnya: Masninda dari Pelindo, Siswati dan Ade dari KSOP.
Dalam sidang tersebut, Penasihat Hukum terdakwa mempertanyakan kecermatan auditor dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Ribka dalam menghitung potensi kerugian negara pada perkara dugaan korupsi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) jasa pandu dan tunda kapal di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Belawan.
Ia menilai, audit yang dilakukan belum sepenuhnya mencocokkan data penyidik dengan bukti pembayaran yang dimiliki PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo). Menurutnya, sejumlah kapal yang masuk dalam data perkara sebenarnya telah melakukan pembayaran.
Ia mengatakan, berdasarkan keterangan dua auditor, data yang digunakan dalam pemeriksaan berasal dari penyidik. Namun, menurut dia, auditor belum memperoleh dan memeriksa seluruh bukti pembayaran dari Pelindo secara utuh.
“Dalam melakukan audit, seharusnya seluruh data, baik yang diperoleh penyidik maupun bukti pembayaran dari Pelindo, dicocokkan secara lengkap,” cecar Hans Simanjuntak, Penasehat Hukum terdakwa, seraya menyatakan bahwa sebanyak 670 kapal telah melakukan pembayaran.
Ia menilai, konfirmasi langsung terhadap data pembayaran kapal menjadi hal penting agar tidak terjadi kekeliruan dalam menentukan kewajiban PNBP. Sebab, pihaknya mengaku telah mencocokkan sejumlah data kapal dengan bukti pembayaran yang dimiliki Pelindo.
Seperti diketahui, dalam perkara dugaan korupsi jasa pandu tersebut, terdapat empat orang yang duduk sebagai terdakwa. Mereka adalah Wisnu Handoko, yang menjabat Kepala Otoritas Pelabuhan Utama Belawan pada 2023, serta Sapril Heston Simanjuntak (SHS), yang menjabat pada 2024.
Dua terdakwa lainnya adalah Marganda Lamhot Asi Sihite (MLA) dan Rivolino, yang disebut terkait dengan jabatan di lingkungan Syahbandar Utama Belawan pada periode 2023-2024. (Red)