Komitmen Perkuat Perlindungan Hak Perempuan & Anak, Walikota Gunungsitoli & Ketua Pengadilan Agama Teken MoU.

GUNUNGSITOLI – Pemerintah Kota Gunungsitoli terus mendorong penguatan perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui kolaborasi lintas lembaga. Salah satu langkah konkret diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepakatan antara Walikota Gunungsitoli dan Pengadilan Agama Gunungsitoli Kelas II yang berlangsung di Ruang Rapat Center Kantor Wali Kota Gunungsitoli, terkait sinergitas penanganan perkara perkawinan, pemenuhan hak asuh anak, serta perlindungan hak perempuan dan anak pascaperceraian. Senin (16/11)

Walikota Gunungsitoli (Sowa’a Laoli, SE, M.Si) menyatakan bahwa Kerja sama ini menjadi bagian penting dalam memperkuat koordinasi antarlembaga, khususnya dalam memastikan bahwa persoalan perkawinan dan perceraian tidak mengabaikan hak-hak perempuan maupun kepentingan terbaik bagi anak.

Tidak hanya itu, Walikota juga memberi apresiasi kepada Pengadilan Agama Gunungsitoli atas inisiatif membangun kerja sama tersebut. Menurutnya, Nota Kesepakatan ini diharapkan menjadi landasan untuk memperkuat koordinasi dan keterpaduan pelayanan antarlembaga, khususnya dalam penanganan perkara perkawinan, pemenuhan hak asuh anak, serta perlindungan hak perempuan dan anak setelah perceraian.

“Ini adalah bentuk komitmen kita untuk memberikan perlindungan atas hak perempuan dan anak diwilayah Kota Gunungsitoli”, Ucapnya

Melalui sinergi tersebut, diharapkan masyarakat mendapatkan akses informasi dan pelayanan yang lebih baik mengenai hak-hak perempuan dan anak setelah perceraian. Dengan demikian, tidak ada pihak yang kehilangan haknya hanya karena kurangnya pemahaman, keterbatasan informasi, ataupun lemahnya koordinasi dalam pelaksanaan putusan.

Karena dalam praktiknya, lanjut Sowa’a, perceraian bukan sekadar persoalan berakhirnya hubungan suami istri. Ada tanggung jawab hukum dan sosial yang tetap harus dipenuhi, terutama menyangkut hak asuh, nafkah, pendidikan, serta keberlangsungan hidup anak.

Lebih jauh, kerja sama ini diharapkan tidak berhenti pada penandatanganan dokumen semata, tetapi diwujudkan melalui langkah nyata, sosialisasi kepada masyarakat, pendampingan, serta mekanisme koordinasi yang berkelanjutan.

Sowa’a menegaskan bahwa Perlindungan perempuan dan anak bukan hanya tanggung jawab satu lembaga, melainkan tanggung jawab bersama. Anak-anak harus tetap mendapatkan hak pendidikan, pengasuhan, nafkah, dan kasih sayang, meskipun kedua orang tuanya telah berpisah.

“Dengan terbangunnya kolaborasi antara Pemko Gunungsitoli dan Pengadilan Agama Gunungsitoli, diharapkan tercipta pelayanan hukum dan perlindungan sosial yang semakin terpadu, sehingga perempuan dan anak memperoleh kepastian hak, keadilan, serta perlindungan yang layak di tengah masyarakat”, Harapnya

Sedangkan Ketua Pengadilan Agama Gunungsitoli (A. Wafi, SH.i, MH) menyatakan bahwa perlindungan hak perempuan dan anak tidak boleh berhenti pada amar putusan, tetapi harus dipastikan dapat [dieksekusi dan dinikmati pemohon.

“Harapan kita agar masalah eksekusi nafkah anak dan mantan istri yang sering kandas di lapangan dapat terselesaikan”, Katanya