SIMALUNGUN – Dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan sembilan paket proyek infrastruktur di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Simalungun kini menjadi sorotan. Masyarakat telah melaporkan persoalan tersebut ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Simalungun dengan mengacu pada temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.
Laporan pengaduan itu merujuk pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Nomor 68.B/T/LHP/DJPKN-V.MDN/PPD.01/05/2026 tertanggal 26 Mei 2026.
Salah satu poin yang menjadi perhatian adalah dugaan kekurangan volume pekerjaan pada sejumlah proyek infrastruktur. Kondisi tersebut perlu ditelusuri karena berkaitan langsung dengan kesesuaian antara pekerjaan yang direalisasikan di lapangan dan nilai anggaran yang telah dibayarkan pemerintah.
Dari sembilan paket pekerjaan yang dilaporkan, tiga di antaranya dikerjakan oleh PT CAI. Berdasarkan data yang disampaikan dalam laporan pengaduan, ketiga paket tersebut masing-masing memiliki nilai kekurangan volume sebesar Rp1.157.337.678,74, Rp79.813.649,93, dan Rp65.647.220,38.
Jika diakumulasikan, nilai kekurangan volume pada tiga paket pekerjaan tersebut mencapai Rp1.302.798.549,05 atau sekitar Rp1,3 miliar.
Besarnya nilai tersebut membuat persoalan ini perlu mendapat perhatian serius. Pemeriksaan tidak cukup hanya berhenti pada pencocokan dokumen administrasi, tetapi juga perlu memastikan kesesuaian spesifikasi, volume fisik pekerjaan, proses pembayaran, serta pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan proyek.
Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Dipertanyakan
Selain persoalan kekurangan volume pekerjaan, laporan pengaduan juga menyoroti tindak lanjut rekomendasi BPK, khususnya terkait pengembalian kelebihan pembayaran.
Dalam pengaduannya, ISMEI menyampaikan bahwa pihaknya belum memperoleh dokumen Surat Tanda Setoran (STS) sebagai bukti pengembalian uang atas kelebihan pembayaran yang dipersoalkan.
Sementara itu, terdapat komunikasi melalui aplikasi WhatsApp yang diklaim berasal dari Kepala Dinas PUTR Simalungun, Hotbinson Damanik. Dalam komunikasi tersebut disebutkan bahwa tindak lanjut rekomendasi BPK telah selesai dilaksanakan.
Namun, klaim penyelesaian tersebut perlu diperkuat dengan dokumen resmi yang dapat diverifikasi. Transparansi mengenai status pengembalian kelebihan pembayaran menjadi penting agar tidak menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat.
Belum diterimanya STS oleh pihak pelapor memang tidak otomatis membuktikan bahwa pengembalian belum dilakukan. Meski demikian, kondisi tersebut menjadi alasan untuk meminta klarifikasi dan memastikan bukti penyelesaian rekomendasi BPK melalui mekanisme yang berlaku.
Karena itu, Kejari Simalungun didesak berkoordinasi dengan BPK Perwakilan Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten Simalungun guna memastikan apakah seluruh rekomendasi terkait temuan tersebut benar-benar telah ditindaklanjuti.
Kejari Diminta Telusuri Seluruh Pihak Terkait
Penanganan laporan ini juga diharapkan tidak hanya berfokus pada kontraktor atau penyedia jasa. Seluruh rangkaian proses pelaksanaan sembilan paket proyek tersebut perlu ditelusuri secara menyeluruh.
Mulai dari pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen (PPK), pengawas pekerjaan, tim pemeriksa dan penerima hasil pekerjaan, hingga pihak penyedia jasa harus dimintai keterangan sesuai kewenangan dan tanggung jawab masing-masing.
Kejari Simalungun juga didesak melakukan penelaahan dan penyelidikan secara profesional dengan memeriksa dokumen kontrak, hasil pemeriksaan fisik pekerjaan, berita acara pembayaran, dokumen pencairan anggaran, serta bukti tindak lanjut rekomendasi BPK.
Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan apakah kekurangan volume yang ditemukan merupakan persoalan teknis dan administratif atau terdapat indikasi perbuatan yang menimbulkan kerugian keuangan negara.
Sebab, proyek infrastruktur yang dibiayai menggunakan APBD harus memberikan hasil sesuai spesifikasi, volume, dan nilai kontrak. Setiap rupiah uang rakyat wajib dipertanggungjawabkan secara transparan.
Penanganan laporan ini pun diharapkan dapat memberikan kepastian mengenai status temuan BPK sekaligus memastikan tidak ada pihak yang luput dari pemeriksaan apabila ditemukan bukti adanya pelanggaran hukum.
(Red)